Masyarakat Pontianak Tegaskan: Jaga Kondusivitas, Stop Intervensi — Sindiran Keras untuk Pejabat yang Menggiring Aklamasi dan Mencedrai Demokrasi KONI
- account_circle admin
- calendar_month Sel, 2 Des 2025
- visibility 140
- comment 0 komentar
Masyarakat Pontianak Tegaskan: Jaga Kondusivitas, Stop Intervensi — Sindiran Keras untuk Pejabat yang Menggiring Aklamasi dan Mencedrai Demokrasi KONI
Pontianak 2 Desember 2025 Kalimantan Barat , Menjelang pemilihan Ketua KONI Kalbar, masyarakat Pontianak serta berbagai publik figur menyerukan agar proses tetap kondusif, sportif, dan bebas intervensi. Mereka melihat adanya gelagat tidak sehat: dorongan aklamasi yang datang bukan dari kebutuhan organisasi, tetapi dari aktor-aktor berkepentingan yang mencoba memonopoli arah keputusan.
Para tokoh menilai bahwa ajakan aklamasi secara terbuka oleh sebagian pejabat atau pemangku jabatan justru menjadi bentuk intervensi halus, bahkan menyerupai upaya mengatur pilihan daerah dan cabor. Sebuah tindakan yang — jika dikemas dengan bahasa manis — tetap saja merupakan pelanggaran etika demokrasi organisasi.
“Aneh rasanya ketika pejabat yang mestinya menjaga netralitas justru paling sibuk mengampanyekan aklamasi. Bukankah sportivitas adalah fondasi olahraga?” sindir salah satu tokoh masyarakat.
Secara akademis, upaya mengarahkan pemilihan menuju aklamasi tanpa konsensus bulat adalah bentuk democratic impairment — pelemahan demokrasi — karena menghilangkan ruang kontestasi gagasan, menekan hak memilih, dan menciptakan dominasi informal oleh segelintir kelompok. KONI Kalbar, sebagai institusi pembinaan atlet, tidak boleh dibiarkan terkontaminasi oleh pola-pola pseudo-demokratis semacam itu.
Masyarakat menegaskan bahwa calon-calon ketua adalah putra-putra terbaik Kalbar, dan karena itu kompetisi harus berjalan fair, evaluatif, dan independen. Bukan diarahkan, bukan digiring, dan bukan dijadikan panggung kelompok tertentu untuk melanggengkan pengaruh.
Suara publik semakin keras dan jernih:
Jangan ada pejabat yang merasa paling layak menentukan masa depan KONI. Jangan ada manuver yang merampas hak demokratis cabor dan daerah.
Pemilihan harus tetap berada dalam koridor AD/ART, akal sehat organisasi, dan sportivitas.
Karena demokrasi yang dicederai hanya akan melahirkan pemimpin rapuh.
Sementara KONI Kalbar membutuhkan pemimpin yang legitimate, beradab, dan mampu membawa perubahan nyata—not pemimpin hasil titipan atau tekanan.
Tim : investigasi
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar