YAN LIPAN DESAK APARAT PENEGAK HUKUM BERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS SEJUMLAH PERKARA DUGAAN KORUPSI DI KABUPATEN MEMPAWAH
- account_circle admin
- calendar_month Ming, 2 Agu 2026
- visibility 23
- comment 0 komentar
YAN LIPAN DESAK APARAT PENEGAK HUKUM BERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS SEJUMLAH PERKARA DUGAAN KORUPSI DI KABUPATEN MEMPAWAH
KALBARFAKTA.Com —Pontianak 1 Agustus 2026 Kalimantan Barat – Ketua Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Kalimantan Barat, H. Murliyansyah (Yan Lipan), menyoroti dinamika politik dan berbagai isu penegakan hukum yang berkembang di Kalimantan Barat dalam satu tahun terakhir, khususnya terkait penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi yang hingga kini dinilai belum memperoleh kepastian hukum di mata publik.
Menurut Yan Lipan, perhatian masyarakat masih tertuju pada perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan penggeledahan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mempawah serta perkara yang dikaitkan dengan BP2TD Kabupaten Mempawah. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan proses penegakan hukum terhadap perkara-perkara tersebut.
Selain itu, beredar berbagai informasi dan spekulasi di tengah masyarakat mengenai dugaan bahwa sebagian penanganan perkara tersebut telah diambil alih oleh Mabes Polri. Namun hingga saat ini, menurut Yan Lipan, belum terdapat penjelasan resmi yang dapat mengakhiri simpang siur informasi yang berkembang.
“Benar atau tidaknya informasi yang beredar mengenai pengambilalihan penanganan perkara oleh Mabes Polri, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Kepastian informasi merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum,” tegas Yan Lipan.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta mencegah berkembangnya berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Yan Lipan menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan mendorong agar setiap perkara ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menghormati independensi aparat penegak hukum. Namun masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik. Kepastian hukum adalah bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung tinggi,” tutupnya.
Tim : investigasi
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar