Akal-akalan Monopoli Proyek di Kalbar, Sejumlah Oknum Bentuk Forum Masyarakat Jasa Konstruksi

Akal-akalan Monopoli Proyek di Kalbar, Sejumlah Oknum Bentuk Forum Masyarakat Jasa Konstruksi

KALBARFAKTA.Com —Pontianak 20 November 2025 Kalimantan Barat  Sejumlah oknum di Kalimantan Barat diduga melakukan berbagai langkah strategis untuk menguasai proyek-proyek pemerintah daerah melalui pembentukan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (Formasjakon). Forum ini kini menjadi sorotan publik karena fungsi, urgensi, dan mekanismenya dipertanyakan, apalagi Kalbar telah memiliki banyak organisasi jasa konstruksi yang bersifat independen dan profesional.

Tokoh Publik Tidak Dilibatkan

Yudi Hermawan SH, tokoh Pemuda Dayak Pontianak Barat, menyoroti kepengurusan Formasjakon yang tidak melibatkan tokoh publik maupun perwakilan dari 14 kabupaten/kota di Kalbar yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman kearifan lokal. Menurut Yudi, forum seharusnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi setiap daerah, namun kenyataannya hal itu tidak dilakukan.

“Ini ada apa sebenarnya? Apakah forum ini sekadar dibuat untuk melindungi kepentingan tertentu, atau bahkan ada dugaan proses hukum yang melibatkan mantan Bupati Mempawah? Atau jangan-jangan ada kongkalikong terkait APBD Kalbar ke depan?” ujar Yudi. Pernyataan ini menegaskan kecurigaan publik bahwa Formasjakon berpotensi menjadi kendaraan monopoli proyek dan kepentingan politik kelompok tertentu.

Kritik Kontraktor Profesional

Salah seorang kontraktor asal Kabupaten Sanggau, berinisial T, menyoroti dominasi kelompok tertentu dalam kepengurusan Formasjakon. “Dari daftar pengurus yang beredar, terlihat forum ini hanya diisi kelompok tertentu. Tidak ada representasi dari masyarakat Kalbar yang heterogen. Ini jelas tidak adil dan bisa menimbulkan perpecahan di dunia konstruksi,” tegas T.

Data yang beredar di media sosial juga memperkuat dugaan bahwa kepengurusan forum tidak mencerminkan representasi profesional konstruksi di seluruh Kalbar. Hal ini menimbulkan kesan diskriminatif dan pengkotak-kotakan, yang jelas merugikan pelaku konstruksi lain yang memiliki kompetensi dan integritas.

Indikasi Penyalahgunaan Kekuasaan

Formasjakon dibentuk dengan SK yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalbar. Meski klaim resmi menyebut forum ini lahir untuk memajukan dunia konstruksi, fakta di lapangan menunjukkan indikasi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Lebih mengkhawatirkan, beberapa pengurus adalah ASN (Aparatur Sipil Negara). Secara etika, ASN seharusnya netral dan tidak memihak dalam organisasi di luar tugas resmi. Namun struktur kepengurusan Formasjakon mencantumkan kepala dinas teknis, sementara kantor forum berada di lingkungan Dinas PU Provinsi. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa forum dapat dijadikan jalur resmi untuk meminta jatah proyek dari dinas-dinas teknis, sekaligus mengamankan kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.

Potensi Kerugian APBD dan Kongkalikong

Sumber internal di kalangan kontraktor menilai ada indikasi kongkalikong terkait APBD Kalbar. Dengan pengurus yang terbatas dan dominasi kelompok tertentu, ada kekhawatiran forum ini dapat memengaruhi alokasi proyek sehingga merugikan keuangan daerah. Dugaan ini diperkuat oleh fakta bahwa beberapa pengurus diketahui memiliki hubungan dekat dengan mantan pejabat daerah.

Yudi Hermawan menambahkan, keterlibatan tokoh publik dan pelaku konstruksi yang memahami kondisi lokal sangat penting. “Forum ini seharusnya menjadi wadah profesional dan netral, bukan alat monopoli segelintir oknum. Jika ini dibiarkan, jangan heran kalau muncul kelompok lain yang juga menuntut SK resmi dan fasilitas pemerintah, sehingga semakin memperumit pengelolaan proyek,” ujarnya.

Dampak terhadap Dunia Konstruksi dan Masyarakat

Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat jasa konstruksi, terutama di daerah perhuluan. Banyak pihak menilai pembentukan forum yang tidak transparan dan tidak representatif hanya memperkuat monopoli kelompok tertentu, merugikan pelaku konstruksi lain yang sah.

Dampaknya, selain potensi sengketa proyek, ketidakadilan dalam persaingan usaha, dan fragmentasi komunitas profesional, forum semacam ini juga bisa memunculkan gejolak sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Ketidakadilan dalam pengelolaan proyek publik berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.

Desakan Evaluasi dan Transparansi

Seharusnya, pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kalbar, menegakkan prinsip transparansi, keterwakilan, dan netralitas. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat Kalbar yang terdiri dari berbagai etnis, profesi, dan daerah. Evaluasi keterlibatan ASN dalam struktur forum juga mendesak, karena keberadaan mereka bisa menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kredibilitas forum.

Publik dan masyarakat jasa konstruksi di seluruh Kalbar perlu mengawasi langkah-langkah Formasjakon ke depan. Apakah forum ini benar-benar akan meningkatkan profesionalisme jasa konstruksi, atau justru menjadi alat monopoli proyek dan kepentingan politik tertentu? Jika dibiarkan, forum semacam ini bisa membuka pintu bagi kelompok profesional lain untuk menuntut SK resmi dan fasilitas pemerintah, yang justru memperumit pengelolaan proyek dan menghambat persaingan sehat.

Kesimpulan

Pembentukan Formasjakon bukan sekadar isu teknis di dunia konstruksi, tetapi juga persoalan etika, tata kelola pemerintahan, dan politik. Keputusan gubernur menjadi cerminan komitmen pemerintah terhadap keadilan, keterwakilan, dan transparansi. Masyarakat jasa konstruksi dan publik luas menuntut agar forum ini dikaji ulang secara menyeluruh, sehingga proyek-proyek di Kalbar berjalan adil, profesional, dan bebas dari monopoli serta kepentingan kelompok tertentu.

Tim: Liputan